Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan bahwa kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar) yang sah adalah kepengurusan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Riau 2009-2015 dengan ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing Aburizal Bakrie dan Idrus Marham. Keputusan ini diambil untuk mengisi kekosongan pasca majelis hakim menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang mengesahkan kepengurusan dengan Ketum Agung Laksono (versi Munas Ancol) telah batal dan juga menolak agar perubahan kepengurusan Golkar 2014-2019 kubu Aburizal (versi Munas Bali) segera disahkan.
Memasuki bulan ketujuh, belum ada satu pun Rancangan Undang-Undang (RUU) baru yang dibahas oleh DPR bersama pemerintah. Fungsi legislasi seolah terabaikan.
Praktik pembajakan karya seni, khususnya musik, masih menjadi masalah pelik di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa aksi pembajakan hak cipta musik yang sudah berlangsung puluhan tahun jangan dianggap hal biasa.
Post Comment
0 comments:
Post a Comment - Kembali ke Konten