Catatan Berita Pertanahan dan Harian Petugas Ukur

Pemerintah Diminta Sigap Atasi Kendala Penyelenggaraan BPJS Kesehatan




Posted: 25 May 2015 02:59 AM PDT
Majelis hakim yang dipimpin Mochammad Muchlis menolak seluruh keberatan (eksepsi) mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron. Muchlis menyatakan surat dakwaan penuntut umum KPK sah dan memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Fuad dengan menghadirkan saksi-saksi.
Posted: 25 May 2015 02:45 AM PDT
      Banyaknya persolan dalam penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan masyarakat mengharuskan pemerintah menaikan alokasi anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 2016 mendatang. Keberadaan tenaga medis di wilayah Indonesia yang luas pun menjadi perhatian berbagai kalangan.
Posted: 25 May 2015 02:19 AM PDT
Komisi IX DPR setuju dan mendorong pemerintah segera menetapkan besaran iuran program Jaminan Pensiun (JP) sebesar 8 persen. Besaran ini terdiri dari 5 persen ditanggung pemberi kerja dan 3 persen pekerja.
Posted: 24 May 2015 07:59 PM PDT
Lima belas Mei 2015 lalu, Komisi Pengawas Perhimpunan Advokat Indonesia (Komwas PERADI) memberikan kabar baik bagi Bambang Widjojanto, akrab disapa BW. Komwas menyatakan Wakil Ketua KPK nonaktif yang berstatus tersangka karena diduga mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi itu tidak bersalah.



@



Post Comment

0 comments:

Post a Comment - Kembali ke Konten

Pemerintah Diminta Sigap Atasi Kendala Penyelenggaraan BPJS Kesehatan